DJP: Warisan Tak Dikenakan Pajak Selama Belum Terbagi – berita 2018

dunia usaha bisnis [[year]], baca artikel : DJP: Warisan Tak Dikenakan Pajak Selama Belum Terbagi

Jural terupdate Jumat Maret 2018 baca berita “DJP: Warisan Tak Dikenakan Pajak Selama Belum Terbagi” Media berita terbaru dan terupdate detectifmaya.com dunia usaha bisnis 2018, baca artikel : DJP: Warisan Tak Dikenakan Pajak Selama Belum Terbagi

Ilustrasi Pajak (iStockphoto)8203

detectifmaya.com, Ibukota Indonesia Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan menyatakan bahwa harta warisan tak merupakan objek pajak.

Sekilas kutipan kata-kata Cinta /Galau

Kadang kamu harus melepaskan, bukan karena tak cinta, tapi karena kamu lebih mencintai dirimu yg terus terluka.

Penerapan pajak baru akan dikenakan kepada ahli waris bila warisan itu belum terbagi.

Adapun aturan tsb tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 19/PMK.03/2018 tentang Petunjuk Teknis Mengenai Akses Info Keuangan utk Kepentingan Perpajakan.

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Robert Pakpahan mengatakan, harta waris berupa rekening bukan wajib dilaporkan selama ahli waris sudah melaporkan bukti pengumuman resmi bahwa sang pemilik telah meninggal. dunia usaha bisnis 2018, baca artikel : DJP: Warisan Tak Dikenakan Pajak Selama Belum Terbagi

“Rekening yang dimiliki oleh seseorang yang telah wafat bukan wajib dilaporkan, sepanjang lembaga keuangan telah menerima akta Kematian atau surat wasiat dari sang pemilik,” tukasnya di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Ketentuan itu, lanjutnya, sesuai dengan Common Reporting Standard utk pelaksanaan automatic exchange of info (AeOl).

Dia menambahkan, sebuah pengecualian diberlakukan terhadap rekening dengan saldo di atas Rp 1 miliar milik Wajib Pajak (WP) yang belum terbagi ke ahli waris. Ia menjelaskan, rekening itu wajib dilaporkan ke KPP atau KP2KP. dunia usaha bisnis 2018, baca artikel : DJP: Warisan Tak Dikenakan Pajak Selama Belum Terbagi

“Sebuah rekening di atas Rp 1 miliar milik WP yang sudah meninggal wajib dilaporkan.

Dilaporkan ya, ngak disetorkan,” tegas dia.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Andy Noorsaman Sommeng menambahkan, perkiraan tampaban subsidi listrik mencapai Rp 4 sampai5 triliun, sedangkan subsidi listrik hari ini Rp 52 triliun.

Sekilas kutipan kata-kata bijak/motivasi

Perasaan yang paling berbahaya adalah iri, karena iri hati melahirkan kebencian dan kebencian akan membunuhmu perlahan.

Tonton Video Pilihan di Bawah Ini:



Direktorat Jenderal Pajak Bisa Intip Data Kartu Kredit Nasabah

1 dari 2 halamanDJP: PMK 15 Berikan Kepastian Hukum Penghitungan Pajak

Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Direktorat Jendral Pajak (DJP) memberikan penjelasan mengenai Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 15 Tahun 2018 tentang cara lain menghitung peredaran bruto.

dunia usaha bisnis 2018, baca artikel : DJP: Warisan Tak Dikenakan Pajak Selama Belum Terbagi

Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan PMK ini dimaksudkan utk memberikan kepastian hukum & panduan yang jelas bagi WP dan DJP dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hasil pemeriksaan.

PMK ini berisi delapan hal yang bisa dilakukan petugas pemungut pajak atau fiskus untuk menetapkan besaran pajak yang harus dibayarkan Wajib Pajak (WP).

“Karena banyak Wajib Pajak yang protes ke pada pihaknya tentang metode penghitungan pajak. Metode lama, pemeriksaan pembukuan dari fiskus menggunakan pemeriksaan berdasarkan surat edaran dari Dirjen Pajak.

dunia usaha bisnis 2018, baca artikel : DJP: Warisan Tak Dikenakan Pajak Selama Belum Terbagi Jadi sering menimbulkan sengketa,” kata Robert di kantornya, Senin (5/3/2018).

Robert menambahkan, dengan adanya PMK ini wajib pajak diwajibkan utk menyetorkan catatan keuangan usahanya ke pada Ditjen Pajak.

Bagi company yang memiliki omset Rp 4,8 miliar diminta untuk melakukan pembukuan, sementara bagi yang omsetnya dibawah Rp 4,8 miliar hanya cukup melakukan pencatatan.

Demi mempermudah pemeriksaan tanpa pembukuan WP, dijelaskannya, dalam PMK ini juga memperbolehkan fiskus utk mengirimkan cara lain menghitung kewajiban pajak WP selain omset usaha yang dimiliki.

dunia usaha bisnis 2018, baca artikel : DJP: Warisan Tak Dikenakan Pajak Selama Belum Terbagi

“Fiskus diberi kewenangan utk menentukan penghasilan atau omset peredaran bruto bagi WP yang tidak melaporkan pembukuan peredaran bruto yang dimiliknya,” tambahnya.