Perda Kawasan Tanpa Rokok Rugikan Petani Tembakau – berita 2019

Info aktual Kamis Mei 2019 baca berita “Perda Kawasan Tanpa Rokok Rugikan Petani Tembakau” Media berita terbaru dan terupdate detectifmaya.com

Aris Sandi, petani tembakau di Desa Jatiguwi, Kabupaten Malang di depan hasil panennya (detectifmaya.com/Zainul Arifin)

detectifmaya.com, Ibukota Indonesia Penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kawasan Tanpa Rokok (KTR) di Indonesia dinilai bakal merugikan petani tembakau serta pekerja di industri rokok dalam negeri.

Pakar Hukum Tata Negara, Margarito mengatakan, penerapan Perda ini ngga hanya akan memukul industri rokok, tapi juga akan merugikan petani tembakau dan pekerja rokok yang jumlahnya jutaan orang.

“Kerugiannya tak industri rokok kita yang terpukul, tetapi bagaimana caranya menyelamatkan petani-petani & pekerja kita yang jumlahnya jutaan orang,” ujar dia dalam keterangan ter-tulis di Jakarta, Selasa (13/5/2019).

Sekilas kutipan kata-kata Cinta /Galau

Jika kamu memang berharga di mata seseorang, tak ada alasan baginya tuk mencari seorang yg lebih baik darimu.

Apalagi Perda KTR sepeti yang berlaku di Kota Bogor, lanjut dia, bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan.

“Dari sudut pandang hukum sebenarnya tak cukup beralasan utk mengesahkan kawasan tanpa rokok,” ungkap dia.

Oleh sebab itu, kata Margarito, pemerintah daerah (Pemda) di wajibkan berhati-hati dalam menerapkan kebijakan ini. Menurut dia, perlu ada kajian mendalam terkait dampaknya da-ri Perda KTR terhadap petani & pekerja industri rokok.

“Kita mesti pastikan pemerintah berpihak dari pada rakyat, berpihak daripada ekonomi kita, berpihak dari pada petani kita,” tandas dia.

Sekilas kutipan kata-kata Cinta /Galau

Datang dan pergi seperti angin tidak beraturan dan arah merasakan cinta dalam kehidupan kadang ku bahagia kadang ku bersedih.

2 dari 4 halamanPetani Tembakau Tolak Penggabungan Produksi Rokok Kretek

Ilustrasi Tembakau (iStockphoto)

Petani tembakau menolak usulan penggabungan volume produksi rokok Sigaret Putih Mesin (SPM) dan Sigaret Kretek Mesin (SKM). Hal ini dinilai kurang tepat, sebab keduanya merupakan produk berbeda.

Sekilas kutipan kata-kata Cinta /Galau

Meneriakkan namamu di deras hujan, memandangmu dari kejauhan, dan berdo’a di hening malam. Cinta dalam diam ini lah yang mampu kupertahankan.

Ketua Umum Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI) Agus Parmuji mengatakan, petani tembakau menyayangkan adanya usulan tentang penggabungan produksi SPM dan SKM.

Usulan tsb dinilai tidak tepat karena SPM dan SKM merupakan produk hasil tembakau yang berbeda.

“SKM ialah pengembangan produk Indonesia berlandasan kretek,” kata Agus, di Jakarta, Selasa (19/4/2019).

Dia menjelaskan, produk SKM sebagai penopang penyerap bahan baku lokal baik tembakau ataupun cengkeh. Penggabungan SPM & SKM akan mematikan budidaya tembakau yang sudah turun menurun.

“Industri di wajibkan memperhatikan bagaimana petani lokal tetap bertani se-cara berkelanjutan tetap menanam tembakau,” tuturnya.

Dia menginginkan, pemerintah di wajibkan tetap memisahkan antara SPM dan SKM, baik da-ri volume produksinya maupun cukai tembakau.

Langkah terobosan yang paling tepat untuk melindungi produk hasil tembakau yang berbasiskan kretek, ialah perbedaan pengenaan cukai bagi produk non kretek mesti lebih tinggi dibandingkan dengan produk kretek.

“Pemerintah di wajibkan berani tegas untuk membentengi produk kretek,” tegasnya.

Dia mengakui sepakat dan hormat, ketika pemerintah pada 2019 tak menaikan cukai. Hal ini menjadi langkah baik sebagai bukti nyata keberpihakan terhadap IHT nasional dari hulu sampai hilir.

Namun ini dinilai belum cukup kalau proteksi kretek nasional masih lemah, disparitas cukai belum jelas & pengaturan importasi tembakau belum di lakukan secara tepat.

Selain itu, asosiasi memandang masih ada industri yang belum memenuhi kewajibanya sebagai penyerap bahan baku dengan baik.

“Persoalanya saat ini masih ada industri yang tidak melakukan pembelian di saat itu musim panen,” tandasnya

3 dari 4 halamanKemenperin Siapkan Regulasi untuk Produk Tembakau Alternatif

Ilustrasi Foto Kemasan Rokok (iStockphoto)

Kementerian Perindustrian (Kemenperin) bakal menyiapkan regulasi baru tentang produk Industri Hasil Tembakau (IHT). Hal ini menyusul pengembangan produk tembakau alternatif yang dipanaskan & tanpa asap.

lrmDemikian disampaikan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto di sela-sela acara silaturahim dengan para pekerja sigaret kretek tangan (SKT) di pusat fasilitas produksi PERUSAHAAN HM Sampoerna Tbk di Surabaya, Jawa Timur.

“Pemerintah pula akan membahas itu untuk dikembangkan.

Nantinya, tentu akan memitigasi dampak risiko merokok,” ujar dia di Jakarta, Tuesday/selasa (2/4/2019).

Produk tembakau alternatif yang telah dikembangkan HM Sampoerna yaitu Iqos ialah salah satu contoh da-ri penerapan revolusi industri 4.0. Dengan sistem tembakau yang dipanaskan, ngak dibakar diharapkan bisa berkontribusi dalam memitigasi risiko dan bahaya merokok.

“Kita di wajibkan apresiasi terhadap upaya ini,” kata dia.

Sementara itu, Direktur Urusan Eksternal Sampoerna, Elvira Lianita menyatakan, induk perusahaan Sampoerna memang telah mengembangkan produk yang diberi nama Iqos. Sesaat ini, Iqos bahkan sudah dipasarkan di lebih dari 40 bang-sa di Eropa dan Asia, tergolong Jepang & Korea, tapi memang belum dipasarkan di Indonesia.

lrm”Perbedaannya terletak dari cara konsumsinya saja. Jika rokok dibakar, sementara Iqos dipanaskan,” ungkap dia.

Ia melanjutkan, mengonsumsi produk Iqos berpotensi memiliki risiko kesehatan yang lebih rendah dibanding mengonsumsi rokok. Pengembangan yang dilakukan memang bertujuan memitigasi risiko & dampak kesehatan yang diakibatkan dari rokok.

“Kalau dipanaskan, maka pembentukan zat-zat kimia yang berbahaya maupun berpotensi berbahaya, lebih kecil dari pada dibakar. Itu perbedaan mendasarnya,” tandas dia.

4 dari 4 halamanSaksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


simak video pilihan berikut