Kemenkeu Prediksi Penerimaan Pajak 2019 Tak Capai Target – berita 2019

Info terupdate Rabu Juli 2019 baca berita “Kemenkeu Prediksi Penerimaan Pajak 2019 Tak Capai Target” Media berita terbaru dan terupdate detectifmaya.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani (kiri) bersama Direktur Jenderal Pajak Robert Pakpahan saat memberikan apresiasi & penghargaan ke pada 30 Wajib Pajak (WP) di Jakarta, Rabu (13/3). (detectifmaya.com/JohanTallo)

detectifmaya.com, Ibukota Indonesia Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan penerimaan pajak utk keseluruhan tahun 2019 bukan akan bisa mencapai target.

Diketahui target yang dipatok dalam Anggaran Pendapatan & Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar Rp 1.577,56 triliun.

Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan Robert Pakpahan mengatakan, kekurangan penerimaan pajak atau shortfall hingga akhir thn diperkirakan mencapai Rp 140 triliun.

Dia menjelaskan, utk penerimaan pajak hingga akhir thn hanya bakal mencapai 91 persen da-ri target dengan pertumbuhan hanya sebesar 9,5 persen da-ri tahun lalu. Padahal, pertumbuhan penerimaan pajak tahun lalu bisa mencapai 14,3 persen meski hanya 92 persen da-ri target.

“Outlook perpajakan DJP dan DJBC kan 91 persen, shortfall kurang lebih Rp 143 triliun, khususnya DJP outlook-nya 91,1 persen da-ri target. Shortfall diperkirakan 140 triliun,” kata dia, sesaat ditemui, di Kompleks DPR RI, Jakarta, Tuesday/selasa (16/7).

Dia menjelaskan shortfall lebih disebabkan karena adanya penurunan drastis harga komoditas daripada tahun ini. “Penyebabnya harga komoditas yang turun, kurs ngga selemah yang diduga, impor turun cukup drastis, restitusi dipercepat pula kita berikan,”

Sebagai informasi, penerimaan pajak hingga Semester I 2019 baru mencapai Rp 603,34 triliun, atau 38,25 persen dari target APBN 2019. Sementara itu, prediksi realisasi total penerimaan pajak hingga akhir 2019 hanya Rp 834,1 triliun, yang setara 91 persen da-ri target.

Penerimaan pajak yang berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) hingga Semester I 2019 tercatat baru mencapai Rp 376,32 triliun atau tumbuh 4,71 persen da-ri tahun lalu. Rinciannya, PPh Migas baru mencapai Rp 30,16 triliun atau tumbuh 0,31 persen, serta PPh Nonmigas Rp 346,16 triliun atau 5,11 persen.

Sementara itu, Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) baru mencapai Rp 212,32 triliun dengan pertumbuhan negatif 2,66 persen da-ri tahun lalu. Sementara Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan lainnya baru mencapai Rp 14,7 triliun atau tumbuh 265,81 persen.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 da-ri 4 halamanTarget Rasio Penerimaan Pajak di 2020 Turun

Ilustrasi Foto Pajak (iStockphoto)

Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Jazilul Fawaid mengatakan target rasio penerimaan pajak pada 2020 sebesar 10,6 hingga 11,2 persen. Artinya, target tsb turun jikalau dibandingkan dengan target tahun ini sebesar 12,2 persen.

“Tahun 2020, rasio penerimaan perpajakan diupayakan dapat mencapai 10,6 persen hingga 11,2 persen terhadap PDB,” ujar Jazilul dalam rapat paripurna DPR bersama pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (9/7/2019).

Target tsb telah disetujui bersama pemerintah untuk kembali dibahas dalam rapat kerja sampai diputuskan dalam nota keuangan di Agustus mendatang.

“Terget ini dengan tetap mempertimbangkan capaian realisasi perpajakan thn sebelumnya dan kondisi perekonomian terkini,” jelasnya.

Sekilas kutipan kata-kata bijak/motivasi

Aku ingin meraih kembali cintamu menjadi kenyataan. Saat diriku dalam siksaan cinta, dirimu melenggang pergi tanpa pernah memikirkan aku.

Kebijakan umum perpajakan tahun 2020 akan dilakukan dalam rangka mendorong peningkatan rasio penerimaan perpajakan dengan tetap memberi insentif fiskal untuk daya saing dan investasi, melalui pemberian insentif, optimalisasi penerimaan & menyelaraskan peraturan.

“Insentif perpajakan yang tepat untuk meningkatkan investasi, daya saing, & kualitas SDM dengan memberikan dorongan kepada sektor usaha yang berorientasi ekspor, sektor usaha hulu, & terciptanya hilirisasi industri.

Insentif perpajakan pula diberikan melalui perluasan tax holiday & investment allowance dari pada industri dan kawasan tertentu,” jelas Ketua Banggar DPR itu.

3 dari 4 halamanSri Mulyani Ingin Bayar Pajak Semudah Beli Pulsa

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama Gubernur BI Perry Warjiyo mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Monday/senin (17/6/2019).

Sekilas kutipan kata-kata Cinta /Galau

Meneriakkan namamu di deras hujan, memandangmu dari kejauhan, dan berdo’a di hening malam. Cinta dalam diam ini lah yang mampu kupertahankan.

Raker tsb membahas mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (detectifmaya.com/Johan Tallo)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menginginkan cara pembayaran pajak lebih mudah dibandingkan membeli pulsa telepon.

Hal ini dalam rangka mendorong peningkatan tax ratio. Menurutnya, sistem pembayaran pajak yang mudah bakal membuat wajib pajak lebih patuh.

“Kepatuhan perpajakan ialah fungsi dari mudahnya membayar pajak.

Sekilas kutipan kata-kata bijak/motivasi

Cobalah untuk belajar sesuatu tantang segala sesuatu dan segala sesuatu tentang sesuatu

Aku bilang sama Pak Robert dan timnya. Saya ingin membayar pajak lebih mudah dari beli pulsa telepon, jika beli pulsa dalam semenit kita bisa pakai mobile banking harusnya bayar pajak lebih mudah lagi,” ujarnya di Gedung DPR, Jakarta, Senin (17/6/2019).

Sri Mulyani mengatakan, penyederhanaan pembayaran pajak menjadi kunci penting dalam meningkatkan tax ratio.

Sekilas kutipan kata-kata bijak/motivasi

Kita tidak akan pernah mencapai kesuksesan sejati kecuali kita menyukai apa yang kita kerjakan.

Ngga hanya itu, pengawasan & penegakan hukum juga tidak kalah penting utk terus ditingkatkan.

“Makanya reform di bidang administrasi dan proses itu menjadi penting, bagaimana disederhanakan, bagaimana proses utk complience, pembayaran. Di luar itu kami tetap melakukan enforce complience. Terutama pengawasan dan penegakan hukum tetapi ini dilakukan berdasarkan risiko dari penerimaan perjalanan dan profil da-ri tax payer,” paparnya.

Sementara itu, da-ri sisi penyederhanaan administrasi perpajakan, Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan Direktorat Bea & Cukai usai melakukan berbagai terobosan. Satu di antaranya melalui optimalisasi penyampaian informasi melalui media digital.

“Terobosan dari sisi administrasi perpajakan, ini adalah 3 hal termasuk optimalisasi media digital, mobile tax unit kita perbaiki bisnis prosesnya, & juga perbaikan dalam pembayaran pajak atau tax,” tandasnya.

4 dari 4 halamanSaksikan Video Pilihan di Bawah Ini:


Ditjen Pajak Bisa Intip Data Kartu Kredit Nasabah