Revisi UU MD3, DPR Diminta Masukkan Wanita Di Jajaran Pimpinan – berita 2019


Rapat paripurna DPR masa persidangan IV thn sidang 2016-2017, Wednesday/rabu (15/3/2017).

Sekilas kutipan kata-kata Cinta /Galau

Hanya karena pernah terluka, tak berati kamu harus takut mencinta. Ada seseorang yg tepat untukmu di luar sana.

(detectifmaya.com/Taufiqurrohman)

detectifmaya.com, Jakarta Ketua Konstitusi & Demokrasi (KoDe) Inisiatif, Veri Junaidi menginginkan agar DPR dapat mengakomodasi wanita dalam jabatan pimpinan. Saat ini anggota DPR tengah melakuan pembahasan Undang-Undang MPR, DPR, DPD dan DPRD (MD3).

Veri menyebut hari ini merupakan waktu yang tepat untuk memasukkan keterlibatan wanita melalui revisi UU MD3.

Sebab berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 82 Tahun 2014 meminta perempuan diutamakan dalam jabatan pimpinan lembaga legislatif maupun alat kelengkapan dewan (AKD).

“Kami menuntut supaya DPR dalam revisi Undang-Undang MPR, DPR, DPD & DPRD (MD3) memasukkan putusan MK sebagai rujukan dalam revisi undang-undang nantinya,” kata Veri di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (8/9/2019).

Dia menyebut wanita memiliki sifat lebih profesional jikalau dibandingkan dengan laki-laki. Veri menilai wanita itu lebih telaten dan dapat dipercaya, sehingga hal tersebut dapat memberikan dampak positif.

Sekilas kutipan kata-kata Cinta /Galau

Tak peduli seberapa keras kamu mencoba, kamu tak akan pernah bisa menyangkal apa yang kamu rasa.

“Posisinya bakal berbeda dengan perempuan jika ada di posisi alat kelengkapan.

Sehingga mereka bisa lebih mempengaruhi lebih gede kebijakan apa yang disusun dari DPR,” ucapnya.

2 da-ri 3 halamanBahas Formasi Pimpinan MPR

Suasana Rapat Paripurna ke-6 DPR masa persidangan I tahun sidang 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/9/2019). DPR dijadwalkan mengesahkan dua Rancangan Undang-Undang (RUU) yaitu RUU Sumber Daya Air (SDA) & RUU Pekerja Sosial. (detectifmaya.com/JohanTallo)

Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyepakati Revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR & DPD dan DPRD (UU MD3) untuk direvisi sebagai usulan da-ri DPR.

Hal itu disetujui dalam rapat paripurna ke-7 masa persidangan 2019-2020 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (5/9/2019).

Pasal UU MD3 yang akan direvisi nantinya terkait formasi pimpinan MPR yang akan ditambah da-ri lima menjadi 10 orang.

3 da-ri 3 halamanSaksikan video pilihan di bawah ini:


uu-md3-direvisi-siapa-wakil-pdi-perjuangan-di-kursi-pimpinan-dpr-fokus


Leave a Reply