Presiden Didesak Tolak Pembahasan Revisi UU Mahkamah Konstitusi – berita 2020

Jurnal dunia berita dan trend di Rabu Mei 2020 baca berita “Presiden Didesak Tolak Pembahasan Revisi UU Mahkamah Konstitusi” Media berita terbaru dan terupdate detectifmaya.com. Tren membaca berita indonesia sekarang telah berubah seiring perkembangan teknologi internet, detectifmaya.com kami memberitakan dengan cepat.

Banner Gedung Mahkamah Konstitusi (detectifmaya.com/Triyasni)

detectifmaya.com, Ibukota Indonesia Koalisi Save Mahkamah Konstitusi (MK) mendesak agar Presiden Joko Widodo atau Jokowi menolak membahas perubahan UU Nomor 24 Thn 2003 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 8 Thn 2011 tentang MK.

“Koalisi Save Mahkamah Konstitusi mendesak agar Presiden Joko Widodo menolak membahas perubahan UU MK & DPR menghentikan proses legislasi yang tidak berkualitas & produktif serta fokus dari pada penanganan pandemi Covid-19 beserta dampaknya,” ucap anggota koalisi Kurnia Ramadhana di Jakarta, Senin (4/5/2020).

Sekilas kutipan kata-kata Cinta /Galau

Miliki hati yg tak pernah membenci, senyuman yg tak pernah menyakiti dan kasih sayang yg tak pernah berakhir.

Lebih lanjut, Kurnia yang juga peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengatakan terdapat empat permasalahan mendasar terkait revisi UU MK tersebut.

Pertama, ia mengatakan revisi UU MK tsb tidak mendesak di tengah penanganan Covid-19 saat ini.

“Sempat disinggung daripada bagian awal, bahwa pemerintah saat ini tengah berfokus daripada isu kemanusiaan akibat pandemi Covid-19. Data per 1 Mei 2020 saja setidaknya 10.551 orang sudah positif terdampak pandemi ini,” kata dia seperti dikutip Antara.

Untuk itu, kata dia, yang semestinya dilakukan DPR merupakan mengarahkan segala fungsinya baik legislasi, anggaran, dan pengawasan dari pada penanganan permasalahan kesehatan warga tersebut, tidak membentuk undang-undang yang bermuatan kontroversial.

Kedua, ia mengatakan revisi UU tersebut kental nuansa konflik kepentingan.

Menurutnya, dalam RUU perubahan ini dapat dikatakan sangat kental bakal nuansa konflik kepentingan, baik itu bagi DPR atau pun Presiden itu sendiri. Sebab, saat ini MK sedang menyidangkan dua undang-undang yang diusulkan oleh DPR & Presiden, yakni uji formil UU KPK dan uji materi Perppu Nomor 1 Tahun 2020 yang dihujani lebih dari satu kritik.

“Sedangkan jikalau menelisik substansi RUU ini justru yang diuntungkan ialah MK itu sendiri, sehingga publik khawatir ini bakal menjadi bagian tukar guling antara DPR, Presiden, dan MK,” tuturnya.

Ketiga, ia menilai isi RUU tersebut tidak substansial.

“Praktis ketika melihat poin-poin perubahan yang digagas oleh DPR, publik ngga dapat menemukan substansi penting bagi kelembagaan MK itu sendiri, praktis hanya menyoal masa jabatan Hakim MK,” ujar Kurnia.

2 dari 3 halamanTidak Melibatkan Masyarakat

Ia menjelaskan jikalau dibandingkan dengan lembaga peradilan lainnya seperti Mahkamah Agung publik bakal menemukan perbedaan yang cukup mencolok.

“Syarat utk menjadi seorang Hakim Agung minimal berusia 45 tahun, jauh lebih muda dibandingkan poin dalam RUU a quo, yakni 60 tahun.

Sekilas kutipan kata-kata Cinta /Galau

Kebahagian tidak diukur dari seberapa banyak yang dimiliki, tetapi dari perasaan mensyukuri apa yang dimiliki.

Apalagi tren di lebih dari satu negara, rata-rata pengaturan mengenai minimal usia hakim konstitusi ada di 35-45 tahun. Sementara usia 65-75 tahun justru usia untuk pensiun,” kata Kurnia.

Ia menegaskan utk mengukur integritas dan kapabilitas tak bisa hanya mengandalkan usia seseorang, akan lebih baik bila poin perubahan terletak daripada syarat kualitas dari seorang Hakim MK.

Di sisi lain, kata dia, isu yang lebih krusial merupakan mengenai perluasan kewenangan MK untuk melakukan constitutional complaint (pengaduan konstitusional) & constitutional question (pertanyaan konstitusional).

“Selain itu, isu mengenai pengaturan hukum acara MK se-cara lebih komprehensif pun lebih krusial. Hal ini lebih penting untuk dibahas guna mengoptimalkan peran MK dalam menyelesaikan dan memulihkan pelanggaran hak-hak konstitusional warga negara oleh penyelenggara negara,” ujar Kurnia.

Sekilas kutipan kata-kata bijak/motivasi

Cuma dirimu seorang yang bisa meluluhkan hati ini. Kamulah yang terindah dalam hidupku.

Terakhir, kata dia, pembahasan revisi UU tersebut tidak pernh melibatkan masyarakat.

“Naskah perubahan RUU ini semakin menambah catatan panjang produk legislasi DPR yang cacat formil dan tak sejalan dengan kebutuhan & kehendak publik. Sebab, isu legislasi ini praktis ngak pernah melibatkan masyarakat, atau bahkan mungkin lembaga MK itu sendiri,” ungkap dia.

3 dari 3 halamanSaksikan video pilihan di bawah ini:


Dalam beberapa bulan terakhir ini, sering muncul adanya gugatan terhadap keputusan yang telah disahkan dari lembaga pemerintahan yang berwenang.

Melalui Mahkamah Konstitusi tentunya. Lalu, apa beda sidang uji formil dengan uji materi di MK?


Leave a Reply